Sidang Paripurna DPR

JAKARTA - Usulan pembentukan Pansus Hak Angket Perpajakan DPR  terganjal. Mekanisme voting dalam paripurna DPR, Selasa (22/2/2011), menunjukkan mayoritas anggota Dewan menyepakati opsi menolak usul hak angket perpajakan meski hanya selisih dua suara.

Kubu yang menolak usulan pembentukan pansus hak angket menang dengan 266 suara, sedangkan kubu yang menerima usulan hanya mengantongi 264 suara.

Sesuai dengan perkiraan sebelumnya, Gerindra dan PPP yang menjadi suara kunci dalam proses pemungutan suara kali ini akhirnya menolak usulan hak angket. Seluruh suara kedua fraksi yang berjumlah 52 suara dialokasikan sepenuhnya ke pihak yang menolak.

"Dengan demikian, usulan pembentukan pansus hak angket perpajakan ditolak," ujar pimpinan rapat Marzuki Alie.

Kubu yang menolak: Demokrat, PAN, PPP, PKB minus Lily Wahid dan Effendy Choirie, serta Gerindra. Kubu yang menerima: Golkar, PDI-P, PKS, Hanura, Lily Wahid (PKB), dan Effendy Choirie (PKB).

Jakarta - Gugurnya pengusulan hak angket DPR tentang mafia pajak turut mengubah konstelasi di Setgab Partai Koalisi. Partai Demokrat mempersilakan Golkar dan PKS, yang berseberangan dengan mendukung angket, untuk keluar dari koalisi.

"Kita tidak bisa memaksakan kalau misalnya di bangunan Sekretariat Gabungan (Setgab) ada anggota Setgab yang tidak kerasan. Kita tidak memaksa untuk terus bersama-sama. Kita tidak akan menahan-nahan kita ikhlaskan saja," ujar Sekretaris Fraksi PD Saan Mustopa.

Hal ini disampaikan Saan seusai rapat paripurna hak angket mafia pajak di Gedung DPR, Senayan, Selasa (22/2/2011).

Meskipun bukan kali pertama PKS dan Golkar berseberangan pendapat, menurut Saan, Partai Demokrat tidak akan mengambil keputusan untuk mendepak partai-partai tersebut dari koalisi.

"Sudah berkali-kali kita sampaikan, Demokrat tidak pernah mendepak, tapi Demokrat tidak akan pernah menahan, kalau koalisi sudah tidak nyaman, kita ikhlaskan," tandasnya.

Hasil voting angket mafia pajak, fraksi yang menolak hak angket tersebut yakni, Fraksi Partai Demokrat, PKB, PAN, PPP, dan Gerindra total 266 suara. Sedangkan fraksi yang menerima hanya memperoleh 264 suara yakni Partai Golkar, PKS, PDIP, Hanura, dan 2 anggota PKB.

Voting tersebut dilakukan secara terbuka. Dengan demikian total suara yang menentukan nasib hak angket mafia pajak yakni 530 suara. (did/lrn)(detikNews)

Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi